Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana
DOI:
https://doi.org/10.31815/jp.2013.8.13-23Kata Kunci:
Rumah susun sederhana, kualitas fisik, lingkungan sosial, pengelolaan bangunan, pola kerjasamaAbstrak
Pembangunan rumah susun sederhana dipercaya oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai salah satu jalan keluar penyediaan kebutuhan rumah layak huni dan sekaligus perbaikan lingkungan di DKI Jakarta. Namun demikian penyediaannya belum didukung oleh sistem pengelolaan yang baik dan efisien. Alih-alih mencapai tujuan seperti yang diharapkan, rumah susun sederhana malah seperti memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertikal. Tulisan ini disarikan dari hasil kajian tentang pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kajian yang menggunakan kaidah kualitatif dengan wawancara dan observasi lapangan ini selain menghasilkan kesimpulan tentang potret pengelolaan yang ada saat ini serta dampaknya terhadap kualitas bangunan dan lingkungan. Pada bagian akhir dihasilkan beberapa usulan dan rekomendasi model pengelolaan rumah susun sederhana yang sesuai diterapkan di DKI Jakarta.Referensi
Bennett, John dan Iossa, Elisabetta, 2005. Delegation of Contracting in the Private Provision of Public Services, Working Paper Series No. 05/125, Centre for Market and Public Organization, University of Bristol, UK.
Cox, Wendell, 1996. Competitive Contracting for More Effective and Efficient Government, Congressional Testimony before the Subcommittee on Civil Service-Committee on London : Prentice Hall – Harvester Wheatsheaf. Government Reform and Oversight-United States House of Representatives.
Dinas Perumahan DKI Jakarta, 2000. Buku Pola Induk Pembangunan Rumah Susun.
Earl Babbie, 1986. The Practice of Social Research, Fourth Edition. Wadsworth Publising Co., California USA.
Flynn, N., 1997. Public Sector Management, 3rd Ed., London : Prentice Hall – HarvesterWheatsheaf.
Freeman, Lance dan Botein, Hilary, 2002. Journal Of Planning Literature “Subsidized Housing An Neighborhood Impact. Sage Publication, Volume 16 No. 3, Feb.2002, New York
Hale, J., 2004. Performance-Based Management: What Every Manager Should Do to Get Results, San Francisco : Pfeiffer.
Hong, Wong-Tan Poh, 2001. Housing & Development Board (HDB), Singapore Government Policy. June 2001, Singapore
Hughes, O. E., 1998. Public Management and Administration, 2nd Ed., London : MacMillan Press Ltd.
Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Mahmudi, 2007. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Sinergi Vol. 9 No.1, Januari 2007: 53 – 67.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi.
Miles, M. dan Huberman, A. M., 1984. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills, CA : Sage Publications.
Moleong, Lexy, 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Remaja Karya.
Sciulli, N, 1998. Competitive Tendering and Contracting in the Public Sector: Costing Concepts and Issues, research paper presented at European Accounting Association 21st Annual Congress University of Antwerp, Belgium 6-8 April 1998.
Sitepu, Hairul, 2006. Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun, Makalah Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Yovi, 2005. Perpindahan dan Peralihan Kepemilikan Satuan Rumah Susun : Studi Kasus Rumah Susun Kemayoran, Jakarta Pusat. Bandung : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
Peraturan dan Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepres Nomor 95 Tahun 2009)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan
Jual Beli Satuan Rumah Susun
Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/ 1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRS
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pentahapan dan Proses Kegiatan Tahun Jamak
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Barang Daerah
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
