Model Pengembangan Hunian Vertikal Menuju Pembangunan Perumahan Berkelanjutan
DOI:
https://doi.org/10.31815/jp.2009.4.72-87Kata Kunci:
Hunian vertikal, RTH, MBR, backlog, model, berkelanjutanAbstrak
Pengembangan hunian vertikal di Kota Depok merupakan salah satu alternatif strategi memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengurangi backlog, dan mengoptimalkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengembangan hunian vertikal menuju pembangunan perumahan berkelanjutan dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis statistika, analisis finansial, analisis input-output (I-O), dan analisis sistem dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Depok memiliki potensi minat yang besar terhadap hunian vertikal namun tingkat keterjangkauan terutama MBR masih sangat rendah. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki hunian, maka peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam pemberian bantuan dan insentif kepemilikan hunian. Pembangunan perumahan juga memberikan dampak ganda (multiplier effect) terhadap pembangunan di Kota Depok dan daerah sekitarnya. Dampak tersebut antara lain tingginya pembangunan perumahan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja akibat pembangunan perumahan. Peningkatan kebutuhan jumlah hunian, serta backlog perumahan di Kota Depok menunjukkan kecenderungan pertumbuhan mengikuti kurva eksponensial pada tahun simulasi 2001 sampai tahun 2025. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kota Depok khususnya MBR dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan mempertahankan ketersediaan lahan RTH pada tingkat tertentu, skenario yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan RTH sampai pada luasan 5000 ha, dengan mendorong pertumbuhan hunian vertikal melalui subsidi bunga sebesar 8% dan subsidi uang muka sebesar Rp 10.000.000 – Rp 13.000.000.
Referensi
Arikunto, S. 2003. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2005. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input – Output. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Butters, C. 2003. Sustainable Human Settlements – Challenges for CSD, working paper in the 12th Session of the Commission on Sustainable Development (CSD 12). NABU. New York.
Ditjen Penataan Ruang. 2005. Kajian Konsepsi Ruang Terbuka Hijau. Jakarta
Djunaedi, A. 2000. Indikator Indikator Lingkungan Perkotaan : Belajar dari Pengalaman Negara-negara Lain. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Eriyatno. 2003. Ilmu Sistem, Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Jilid Satu. Edisi Ketiga. IPB Press. Bogor.
Eryatno dan F. Sofyar. 2007. Riset Kebijakan, Metode Penelitian untuk Pascasarjana. IPB Press. Bogor. 79 hal.
Hatmoko, W. 2004. Indonesia Bisa Kelaparan : Alih Fungsi Lahan Pertanian di Jabar Tertinggi. Pikiran Rakyat. 30 September. Jakarta.
HOMI Project. 2002. Laporan Studi Pasar Perumahan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. Jakarta.
Kantor Meneg Lingkungan Hidup. 2000. Agenda 21 Sektoral - Permukiman, untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan. Proyek Agenda 21 Sektoral. Jakarta.
Kirmanto, D. 2002. Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan, disampaikan dalam Seminar Peduli Banjir “FOREST†Jakarta 25 Maret 2002.
Kirmanto, D. 2005. Peran Ruang Publik Dalam Pengembangan Sektor Properti dan Kota. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
Ma’arif, M.S. 2003. Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan, Program Studi PSL – IPB.
Ma’arif, M.S. dan H. Tanjung. 2003. Teknik- teknik Kuantitatif untuk Manajemen. Hal. 164-168. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Pemerintah Kota Depok. 2004. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Kota Depok. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Depok.
Peraturan Daerah Kota Depok. 2001. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010. Depok.
Peraturan Menteri Kehutanan, No. P-03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Penghijauan Kota, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Pemerintah Nomor 80. 1999. Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok. 2000-2010.
Santosa, M. 2001. Lingkungan Tropis Berkepadatan Tinggi : Lokalitas, Tradisi, dan Modernitas. Pusat Penelitian Ligkungan Hidup, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Silas, J. 2001. Toll Road and the Development of New Settlements, the Case of Surabaya Compared to Jakarta. J Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania. KITLV.
Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas
Undang-Undang R.I. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
United Nation for Environment Programme, 2000. Agenda 21-Promoting Sustainable Human Settlement Development. Chapter 7.
Winarso, H. 2001. Access to Main Roads or Low Cost Land Residential Land Developers’ Behaviour in Indonesia. J Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania. KITLV.
Winarso, H. dan B. Kombaitan. 2001. The Large Scale Residential Land Development Process in Indonesia, The Case of Jabotabek. Paper prepared for World Planning Schools Congress. Shanghai.
www. Agroindonesia.com. Tanggal 21/12/2004
Zoer’aini, D.I. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Bumi Akasara. Jakarta.
