Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Bandung

Veronica Kusumawardhani, Surjono Hadi Sutjahjo, Indarti Komala Dewi, Naomi Fransiska Panjaitan

Abstract


Pertumbuhan permukiman kumuh merupakan tantangan urbanisasi dewasa ini. Permukiman kumuh ditandai dengan keterbatasan infrastruktur dasar permukiman, salah satunya adalah tidak tersedianya infrastruktur pengelolaan persampahan yang memadai. Kota Bandung sebagai bagian dari kota metropolitan tidak luput dari tantangan ini, sehingga dipilih tiga daerah sebagai perwakilan kawasan kumuh sebagai objek penelitian. Ketiga daerah tersebut adalah Kelurahan Tamansari (kumuh berat), Kelurahan Babakan Ciamis (kumuh sedang), dan Kelurahan Cihargeulis (kumuh ringan).  Analisis kondisi pengelolaan persampahan eksisting dilakukan dengan perhitungan Indeks Kualitas Tanah (IKT) permukiman. Penelusuran kemungkinan perbaikan kondisi infrastruktur pengelolaan persampahan dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang membantu pengambilan keputusan dengan perbandingan prioritas dari para pakar di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hasil perhitungan IKT menunjukkan bahwa kualitas tanah Kelurahan Tamansari adalah yang terburuk dengan nilai IKT 18.5, Kelurahan Babakan Ciamis bernilai IKT 47.5, dan Kelurahan Cihargeulis yang terbaik dengan nilai IKT 73.5. Analisis AHP menghasilkan alternatif solusi infrastruktur pengelolaan persampahan terbaik untuk ketiga Kelurahan adalah dengan Komposting untuk mengelola sampah organik dan Bank Sampah untuk mengelola sampah anorganik. Masing-masing jumlah unit yang dibutuhkan adalah 20 unit untuk Kelurahan Tamansari, 8 unit untuk Kelurahan Babakan Ciamis, dan 11 unit untuk Kelurahan Cihargeulis.

Keywords


Permukiman kumuh; pengelolaan persampahan; Kota Bandung;Analytic Hierarchy Process; Indeks Kualitas Tanah

Full Text:

PDF

References


[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Kualitas Tanah. Dapat diakses di: https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=110 (diakses 28 Oktober 2016)

Chowdhury, Farhat Jahan dan A. T. M. Nurul Amin.2006. Environmental Assessment In Slump Improvement Programs: Some Evidence from Study On Infrastructure Projects In Two Dhaka Slums. Environmetal Impact Assesment Review, 26(6), Agustus 2006: 530-552

Indarti Komala Improvement Programs: Some Evidence from Study On Infrastructure Projects In Two Dhaka Slums. Environmetal Impact Assesment Review, 26(6), Agustus 2006: 530-552.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Bandung.

Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. [Tesis]. Universitas Diponegoro.

Guerrero, L. A., Ger Maas, dan William Hogland. 2013. Solid Waste Management Challenges for Cities in Developing Countries. Waste Management, 33(1), Januari 2013: 220–232. http://www.sciencedirect.com/

Joardar, Souro D. 1998. Carrying Capacities and Standards as Bases Towards Urban Infrastructure Planning in India: A Case of Urban Supply and Sanitation. Habitat International, 22(3), September 1998: 327-337. https://www.researchgate.net/

Kamal, Mustofa. 2005. Manfaat Penataan Permukiman Kumuh terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal. [Tesis]. Universitas Diponegoro.

Martinez J., Gora Mboup, Richard Sliuzas, Alfred Stein. 2008. Trends In Urban and Slum Indicators Across Developing World Cities, 1990-2003. Habitat International. 32(1), Maret 2008: 86-108. http://www.sciencedirect.com/

Marx B., Thomas Stoker, dan Tavneet Suri. 2013. The Economics of Slums in the Developing World. Journal of Economic Perspectives. 27(4), November 2013 187–210. https://dspace.mit.edu/ openaccess- disseminate/1721.1/88128/ (diakses 7November 2016)

Mocenni, Chiara. The Analytic Hierarchy Process. http://www.dii.unisi.it/~mocenni/Note_AHP.p df (diakses 2 November 2016)

[Permen] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. [Permen] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

[Permen] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

[PP] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Saaty, R.W. 1987. The Analytic Hierarchy Process – What It Is and How It Is Used. Mathematical Modelling, 9(3-5), 1987: 161-176. http://www.sciencedirect.com/

Saaty, Thomas L. 2008. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. Int. J. Services Sciences, 1(1), 2008: 83-98. http://www.colorado.edu/geography/leyk/ge og_5113/readings/saaty_2008.pdf (diakses 31 Oktober 2016)

[SK] Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 648/Kep.455-DisTaRCip/2010 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung. https://www.scribd.com/doc/298526502/KepWal-No-648-Kep-455-Distarcip-Tahun-2010- pdf (diakses tanggal 3 November 2016)

Soemarwoto, O. 1997. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Tabar, Matthew J. 2013. Analysis of Decisions Made Using The Analytic Hierarchy Process. [Thesis]. Naval Postgraduate School.

[UU] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

White, P. R., M. Dranke, dan P. Hindle. 2012.Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory. New York : Springer Science & Business Media RMIT University




DOI: http://dx.doi.org/10.31815/jurnalkim.v11i2.25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




CC